BAB 6 APBN dan APBD pertemuan ke-2

0
78

 

BAB VI

APBN dan APBD

 

Pertemuan 2;-

  1. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
  2. Sumber-Sumber Penerimaan Pengeluaran

Menurut UU nomer 25 Tahun 1999tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penerimaan daerah terdiri atas 4 macam,yaitu pendapatan hasil daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah,dan lain-lain penerimaan yang sah

  1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas 4 yaitu

  • Pajak daerah => terdiri atas pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,pajak reklame,dan lain-lain.
  • Retribusi daerah => antara lain retribusi pasar,retribusi pelayanan kesehatan,retrebusi pelayanan pendidikan,retribusi izin membangun,retribusi izin gangguan, dan lain-lain.
  • Laba badan usaha milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yng dipisahkan.
  • Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adalah sebagai berikut=>

  1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dapat dipisahkan.
  2. Penerimaan jasa giro.
  3. Penerimaan bunga deposito.
  4. Denda asset keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan.
  5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atu kehilangan kekayaan daerah.
  6. Dana perimbangan

Ada 3 macam dana perimbangan=> Bagian Daerah dari penerimmaan pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU(dana alokasi umum) dan DAK(dana alokasi kusus)

  • Bagian Daerah dari penerimmaan pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,dan penerimaan dari sumber daya alam

perimbangan penerimaan PBB antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah 10% dan 90% penerimaan atas Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 20% untuk pemerintahan pusat sedangkan daerah sebesar 80%, sedangkan penerimaan dari sumber daya alam adalah 10% dan 20% Bea perolehan ha kata ttanah akan di bagikan keseluruh kabupaten yang berada di Negara ini.

Penerimaan negar akan di bagi 20% untuk pusat dan 80% akan di bagikan keseluruh pemerintah daerah di Indonesia,sedangkan  untuk penerimaan  dari sumber daya Alam sector pertambangan  minyak dan gas alam sebagai berikut:

  1. Dari sector pertambngan minyak , perbandingan penerimaan pemerintah pusat dan daerah adalah 85% dah 15%.
  2. Dari sector gas Alam, perbandingan penerimaan pemerinta pusat dan daerah adalah 70% dan 30%.
  • DAK (Dana Alokasi Kusus)

DAK adalah pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan kusus , dana DAK ini juga mempertimbangkan  ketersediaan dana dalam APBN. Kebutuhan kusus adalah kebutuhan yang tiak dapat diperkirakan dengan alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau perioritas nasional.

  • DAU (Dana Alokasi Umum )

DAU ditetapkan sebesar-besarnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dari 25% Dau Yang diberikan untuk daerah dibagi untuk pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota denga perbandingan 10% dan 90%.

  1. Pinjaman daerah

Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah  dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.untuk  melakukan pinjaman lurnegeri  pemerintah daerah harus melalui peerintah pusat.

Pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerh berdasarkan jangka waktunya terdiri atas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.pinjaman jangka pendek digunakan untuk mengatur arus kas  dam rangk pengelolaan arus kas daerah. Pinjaman jangk panjang di gunakan untuk membiayai pembangunnan perusahaan yang merupakan asset daerh dan dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar pinjman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

  1. Lain-lain Penerimaan yang sah

Penerimaan daerah lain-lain yang sah terdiri atas 2 yaitu: Hiba dan Dana darurat. Hiba berasal dari sumbangganswasta dalam negeri, penerimaan  dalam negeri maupun  swasta dan pemerintah luar negeri.

Dana darurat berasal dari pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah untuk menangulanggi masalah mendesak.

  1. Jenis-jenis Pengeluaran Daerah
  • Klasifikasi pengeluaran daerah berdasaran fungsinya sebagai berikut:
  1. Pelayanan umum => Cth:pengeluaran untuk pelayanan barang public dan jasa public.
  2. Ketertiban dan keamanan=> Cth: Pengeluaran untuk pembinaan system keamanan lingkungan.
  3. Ekonomi => cth; pengeluaran untuk melakukan pembangunan.
  4. Lingkungan Hidup=>cth; pengeluaran untuk melakukan rebiosasi.
  5. Kesehatan=>cth; pengobatan gratis bagi masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.
  6. Agama=> cth; pengeluaran untuk embinaan keagamaan.
  7. Social=>cth; pemberian bantuan bencana alam
  8. Pendidikan=> cth; pemberian dana pada sekolah-sekolah.
  9. Pariwisata dan Budaya=> cth; pengeluaran untuk merawat cagar budaya dan dan tempat pariwisata lainnya.
  10. Perumahan=> cth; pengeluaran untuk pembangunan rumah murah.
  • Klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan belanja rutin sebagai berikut;
  1. Belanja pegawai => cth; pembayaran gaji pegawa negeri sipil di tingkat daerah.
  2. Belanja barang dan jasa=> cth;pembelian barang produksi dan jasa dalam operasional kegiatan pemerintah.
  3. Belnja modal=> cth; pembelian kendaraan untuk kegiatan o[erosional pemerintahan.
  4. Bunga => cth; pembayaran bunga utang.
  5. Subsidi => cth subsidi untuk barang-barang  kebutuhan poko.
  6. Hibah=> cth; transfer social de daerah lain.
  7. Bantuan social=> cth; pemberian bantuan terhadap resiki-reiko yang dihadapi.
  8. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan=> cth; membagi pendapatan pertambanga engan pemerintah
  9. Belanja tkterduga=> cth; pengeluaran untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak dan tidak diperkirakan sebelumnya.
  10. Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD
  11. Factor-Faktor Dominan yang Ada dalam Proses Penyusunan Anggaran

Dalam Buku Akuntansi sector Publik (mardismo,2009),terdapat 4 faktor dominan yang ada dalam proses penyusunan anggaran.

  1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran digunakan sebagai indicator pencapian
  2. Pihak-Pihak yang terkait Dalam Penyusunan Anggaran
  3. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN

Terdapat dua phak yang menyusun APBN. Kedua pihak tersebut adalah pemerintah lembaga eksekutif (Presiden) dan lembaga Legislatif (DPR).

  1. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD

Sama seperti APBN, dalam penyusunan APBD terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu gubernur dan DPRD tingkat I untuk daerah tiingkat I atau provinsi dan bupati atau walikota dan DPRD tingkat II untuk daerah tingkat II.

  1. Siklus Penyusunan Anggaran

Siklus Penyusunan Anggaran terdiri atas empt tahap, yaitu tahap;

  1. Tahap persiapan Anggaran

Pada Tahap Ini Dilakukan Penaksiran Pengeluaran Berdasarkan penerimaan yng ada.

Penaksiran ini sering disebut (RAPBN dan RAPBD)

  1. Tahap retifikai

Pada tahap ini pimpinan lembaga eksekutif atau presiden untuk pemerintahan pusat, gubernr untuk daerah tingkat I, dan bupati atau walikota untuk daerah tingkat dua harus menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional untuk menjawab semua pertanyaan dan bantahan yang diajuan oleh DPR/DPRD tingkat I/DPRD tingkat II yang berkitan dengan RAPBN/RAPBD yang diajukan.

Halini berarti pemimpin lembaga eksekutif harus memiliki Political Skil,salesmenship,dan coalition building, selain  Managerial Skil.

  1. Tahp Pelaksanaan Anggaran

Setelah melewati tahap ratifikasi dan anggaran telah di setujui oleh lembaga legislative, tahap berikutnya adalah pelaksanaan angaran.dalam tahapan pelaksanaan angaran, pimpinan lembaga Eksekutif atau Prresiden harus menguasai system informasi akntansi dan system pengendalia manajemen.

  1. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Padatahapan ini pimpinan  lembaga eksekutif melaporkan laporan hasil pelaksanaan anggaran kepada lembaga Legislatif.

 

  1. Pengaruh APBN dan APBD dalam Perekonomian

Berikut ini beberapa pengaruh APBN dan APBD dam perekonomian.

  1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Negara kita. Maksudnya, dengan adanya APBN dan APBD akan memudahkan kita mengetahui besar Gros National Produksi (GNP) dari tahun ketahun.
  2. Menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat.
  3. Mendorong infetasi mayarakat. Hal ini disbapkan Anggara APBN dan APBD yag disusun bertujuan untuk melakukan pembangunan di segala bidng termasu bidang ekonomi, khususnya sector industry dalam negeri.
  4. Memperluas lapangan pekerjaan. Ini merupakan kelanjutan dari poin mendorong infestasi masyarakat.
  5. Memperlancar distribussi pendapatan, maksudnya dengan adanya APBN dan APBD distribusi pendapatan untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat dikendalikan dengan baik.

TUGAS:

  1. Darimana sajakah sumber penerimaan daerah tersebut?
  2. Sebut dan beri contoh Klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan fungsinya!
  3. Apasjakah pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here