UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen

0
282

Sejarah Ketatanegaraan RI Sebelum & Setelah Amandemen UUD 1945

No Aspek UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945 Setelah Amandemen
1 Bentuk Negara, Pemerintahan dan Kedaulatan Pasal 1

(1)     Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2)     Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR.

Pasal 1

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3)     Negara Indonesia adalah negara hukum.

2 Lembaga Tinggi Negara
a MPR Pasal 2

(1)     Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan Utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2)     Majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara.

(3)     Segala keputusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis besar haluan Negara.

Pasal 2

(1)     MPR dan perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2)     Sama dengan sebelumnya.

(3)     Sama dengan sebelumnya.

Pasal 3

(1)     MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.

(2)     MPR melantik presiden dan Wakil Presiden.

(3)     MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar.

b DPR Pasal 19

(1)     Susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.

(2)     DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1)     Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR.

(2)     Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR,  maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 21

(1)     Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2)     Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkanoleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu

Pasal 22

(1)     Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2)     Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3)     Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 19

(1)     Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.

(2)     Susunan DPR diatur dengan undang-undang.

(3)     DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1)     DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2)     Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(3)     Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagidalam persidangan DPR masa itu.

(4)     Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah di setujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5)     Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib di undangkan.

Pasal  20A

(1)     DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

(2)     Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar  ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

(3)     Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undangdasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyaihak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

(4)     Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat danhak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang.

Pasal 22

(1)     Dalam hal Ikwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2)     Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3)     Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undangdiatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dihentikan dari jabatanya, yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang.

c DPA Pasal 16 

(1)     Susunan DPA di tetapkan dengan undang-undang.

(2)    Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

Keberadaan DPA dihapuskan pada amandemen UUD 1945 yang ke 4
d DPD Tidak ada (belum dibentuk) Pasal 22C dan 22D

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional. Tugas dan wewenang DPD

1.          Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah.

2.          Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan keagamaan.

e BPK Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak menjelaskan mengenai BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan).

Tapi, ada beberapa tugas dan wewenang dari BPK sebelum amandemen, yaitu:

  • Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD serta ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
  • Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
Pasal 23 E, F, G

Pasal 23 E

(1)     BPK bebas mandiri

(2)     Hasil pemeriksaan diserahkan kepada

(3)     tindak lanjut

Pasal 23F

(1)     Anggota BPK dipilih DPR.

(2)     Pimpinan BPK dipilih anggota.

Pasal 23G

(1)     Berkedudukan di Ibukota dan memiliki perwakilan di daerah.

(2)     Lebih lanjut diatur dalam UU

3 Kekuasaan Kehakiman
a MA Pasal 24

(1)     Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2)     Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

(1)     Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2)     Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3)     Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

(1)     Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2)     Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3)     Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4)     Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5)     Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

b KY Tidak ada. Atau dengan kata lain kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh MA dan belum ada KY. Pasal 24B

(1)     Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2)     Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3)     Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4)     Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

c MK Tidak ada. Atau dengan kata lain kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh MA dan belum ada MK. Pasal 24C 

(1)     Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2)     Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapatDewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran olehPresiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3)     Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

4 Kekuasaan Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) Pasal 4

(1)     Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

(2)     Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satuorang Wakil Presiden

Pasal 5

(1)     Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)     Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya

Pasal 6 

(1)     Presiden adalah orang Indonesia Asli.

(2)     Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak

Pasal 7 

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatnaya, ia diganti oleh Wakil Presidensampai habis waktunya.

 

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presidenbersumpah menurut agama, atau berjanji, dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan Darat,Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

 

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

 

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya Syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

 

Pasal 13

(1)     Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2)     Presiden menerima duta negara lain.

 

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti,abolisi dan rehabilitasi.

 

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Pasal 4

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Sama dengan sebelumnya.

Pasal 5

(1)     Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.

(2)     Sama dengan sebelumnya.

Pasal 6

(1)     Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah penerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghindari negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2)     Syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

(1)     Presiden danWakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2)     Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3)     Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4)     Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

  Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telahmelakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 7B

(1)     Usul pemeberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2)     Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakuka pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

(3)     Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3  dari jumlah anggota DPR.

(4)     Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.

(5)     Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindaka pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberantasan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

(6)     MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.

(7)     Keputusan MPR atau ususl pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

 

Pasal 8

(1)     Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapatmelakukan kewajiban dalam masa jabatnaya, iadiganti oleh WakilPresiden sampai habis waktunya.

(2)     Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis PermusyawaratanRakyat menyelenggarakan sidang untuh memilih Wakil Presidendari dua calon yang diusulkan Presiden.

(3)     Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatnaya bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usulkan partai politik atau gabungan partai politik yang peket calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatanya.

 

Pasal 9

(1)     Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis.

(2)     Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Sama dengan sebelumnya.

Pasal 11

(1)     Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2)     Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)     Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diaturdengan undang-undang

Pasal 12

Sama dengan sebelumnya.

Pasal 13

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Dalam mengangkat Duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

(3)     Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1)     Presiden memberi grasi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2)     Presiden memberi Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

 

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

5 Kementerian Negara Pasal 17

(1)     Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

(2)     Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3)     Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

Pasal 17

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Sama dengan sebelumnya.

(3)     Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(4)     Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang.

6 Pemerintah Daerah Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 18

(1)     Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daeerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2)     Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)     Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu.

(4)     Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis

(5)     Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

(6)     Pemrintah daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7)     Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

(1)     Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2)     Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(1)     Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2)     Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

7 Pemilihan Umum Tidak ada (belum diatur dalam UUD) Pasal 22E

(1)     Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

(2)     Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3)     Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewanperwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalahpartai politik.

(4)     Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5)     Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

(6)     Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur denganundang-undang.

8 Hal Keuangan  Pasal 23

(1)     Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2)     Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

(3)     Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4)     Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5)     Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuanganNegara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23

(1)     Anggaran dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2)     Rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Pewakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3)     Apabila Dewan Pewakilan Rakyat tidak menyetui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, permerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu.

9 Wilayah Negara Tidak ada (belum diatur dalam UUD) Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

 

10 Warga Negara Pasal 26 

(1)     Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2)     Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang.

 

Pasal 27 

(1)     Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2)     Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 26 

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3)     Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Sama dengan sebelumnya

(3)     Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Sama dengan sebelumnya.

11 Pertahanan Negara  Pasal 30

(1)     Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2)     Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 30

(1)     Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2)     Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melaluisistem pertahanandan keamanan rakyat semesta oleh TentaraNasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia,sebagai kekuatan utama dan rakyat, segabai kekuatan pendukung.

(3)     Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, AngkatanLaut, dan Angkatan Udarasebagai alat negara bertugasmempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dankedaulatan negara.

(4)     Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkanhukum.

(5)     Susunan dan kedudukan TNI, kepolisian Negara republik Indonesia, hubungan dan kewenangan TNI dan kepolisian NKRI di dalam menjalankan tugasnya syarat-syarat keikut sertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam UU.

12 Agama Pasal 29

(1)     Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

(2)     Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sama dengan sebelumnya.
13 Pendidikan Pasal 31

(1)     Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

(2)     Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 31

(1)     Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)     Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3)     Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4)     Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5)     Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

 

Pasal 32

(1)     Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2)     Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

 

14 Kesejahteraan Sosial (Sebelum amandemen).

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Sesudah amandemen).

Pasal 33

(1)     Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

(2)     Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3)     Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33

(1)     Sama dengan sebelumnya.

(2)     Sama dengan sebelumnya.

(3)     Sama dengan sebelumnya.

(4)     Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5)     Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1)     Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

(2)     Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3)     Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4)     Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diaturdalam undang-undang.

15 Bendera dan Bahasa (Sebelum amandemen)

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Sesudah amandemen)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 35

Sama dengan sebelumnya.

Pasal 36 

Sama dengan sebelumnya.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah garuda pancasila denagan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

 

Pasal 36B

Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya

 

Pasal 36C 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan di atur dengan undang-undang.

 

16 Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 

(1)     Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2)     Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggota yang hadir.

Pasal 37 

(1)     Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat di agendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2)     Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3)     Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4)     Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5)     Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat.

17 Aturan Peralihan Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

 

Pasal II 

Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

 

Pasal III 

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presidendipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

 

Pasal IV 

Sebelum Majelis Permusjawaratan rakyat, Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurutUndang-Undang ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Pasal I 

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

 

Pasal II 

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

 

Pasal III 

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

 

18 Aturan Tambahan (1)     Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dasar ini.

(2)     Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pasal I 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun2003.

 

Pasal II 

Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD RI Tahun 1945 Terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke 6 (lanjutan) tgl 10 Agustus 2002 sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tgl ditetapkan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here